Visi Presiden Prabowo: Mengembalikan Kekayaan Alam Indonesia untuk Kesejahteraan Rakyat Sesuai Konstitusi

Presiden Prabowo Tegaskan Kedaulatan Sumber Daya Alam adalah Kunci Kemakmuran

Dalam pembukaan Musyawarah Nasional (Munas) XVIII Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) di Bandar Lampung, Presiden Prabowo Subianto menyampaikan pesan kuat mengenai masa depan ekonomi bangsa. Beliau menegaskan bahwa kekayaan alam Indonesia yang melimpah bukan sekadar anugerah, melainkan tanggung jawab besar yang harus dikelola demi kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia.

Menjalankan Amanat Pasal 33 UUD 1945

Presiden menekankan bahwa pengelolaan sumber daya alam harus kembali ke akar konstitusi, yaitu Pasal 33 UUD 1945. Beliau mengingatkan bahwa cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak wajib berada di bawah penguasaan negara.

"Ini bahasa Indonesia, tidak perlu ditafsirkan, tidak perlu diterjemahkan, harus dilaksanakan," tegas Presiden Prabowo di hadapan para pengusaha muda.

Tantangan Hilirisasi dan Pengelolaan Mandiri

Secara historis, Nusantara selalu menjadi magnet bagi bangsa asing karena kekayaan alamnya. Presiden menggarisbawahi bahwa tantangan utama saat ini adalah memastikan hasil dari kekayaan tersebut tidak langsung dibawa keluar negeri tanpa memberikan manfaat signifikan bagi domestik.

• Pengelolaan Cerdas: Kekayaan alam harus dikelola dengan teknologi dan strategi yang cerdas oleh putra-putri bangsa.
• Modal Pembangunan: Hasil penjualan sumber daya harus diputar kembali di dalam ekosistem ekonomi Indonesia.
• Kedaulatan Produksi: Menguasai rantai produksi dari hulu ke hilir untuk memperkuat posisi tawar internasional.

Persatuan dan Gotong Royong sebagai Fondasi

Selain aspek teknis ekonomi, Presiden Prabowo juga menyoroti aspek sosial-politik. Beliau meyakini bahwa persatuan dan kerukunan antar-elit serta masyarakat adalah prasyarat mutlak untuk mencapai kemakmuran. Dengan semangat gotong royong, Indonesia memiliki peluang besar untuk bertransformasi menjadi negara maju yang mandiri secara ekonomi.

Optimisme ini diharapkan menjadi lecutan bagi para anggota HIPMI dan pengusaha nasional untuk terus berinovasi dan berkolaborasi dalam membangun ekonomi kerakyatan yang berbasis pada keadilan sosial.